Kuryana: Saya Tidak Mau Menanggung Utang

Bupati OKU Drs H Kuryana Aziz tidak ingin belanja APBD  hanya dijadikan kegiatan semu oleh masing masing SKPD  tanpa  ada kejelasan manfaatnya bagi masyarakat. Tujuan APBD, menurut dia, selain belanja pegawai juga pembangunan untuk mengawal jalanya percepatan penyelesaian  infrastruktur yang selama ini jadi kebutuhan masyarakat sesuai azas manfaat dan skala prioritas. Bukan kegiatan yang terlahir dari ide para pimpinan SKPD yang hasilnya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Nilai APBD OKU sudah dua tahun terahir ini terjadi pemangkasan hingga 20 persen atau mengakibatkan devisit anggaran tahun 2016 senilai Rp130 miliar. Karena itulah saya minta seluruh kegiatan SKPD merujuk pada sekala prioritas dan azaz manfaat supaya hasil kerja kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bisa dirasakan,” ungkapnya kepada Detik Sumsel, Jumat (1/4).

Diakui Kuryana, pengelolaan anggaran untuk daerah yang sehat harus mendekati batas toleransi defisit Rp45 miliar. Karena itu, OKU masih harus melakukan pemangkasan lagi jumlah kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan  bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk mencapai standar tersebut.

“Jalan terbaik mulai APBD tahun depan, setiap SKPD tidak perlu membuat estimasi pendapatan yang muluk-muluk dengan mengharap sesuatu belum jelas. Jangan sampai terjadi resiko beban pada saat belanja berakhir, nilai pendapatan tidak tercapai. Buntutnya kegiatan sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga, tapi uang untuk membayar kegiatan dimaksud tidak ada,” bebernya.

Lanjut Kuryana, sebagai bupati dirinya tidak mau menanggung utang. Karena itu, dia memerintahkan seluruh SKPD membuat estimasi pendapatan  penganggaran yang normal saja hingga tidak terjadi defisit. ”Perlu kita ketahui melambatnya pertumbuhan  ekonomi rakyat belakangan ini membuat kita harus benar-benar jeli membuat kegiatan. Jangan sampai uang habis tapi tidak menyasar kepentingan publik,” harapnya.(fei)